Pertanyaan mengenai PPPK

bismillah

1. Apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru PPPK?

Semua guru PPPK gaji pokoknya mulai dari awal. Ketika ybs. bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres no. 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Di tahun-tahun selanjutnya, tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru PPPK dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut.

2. Apakah PPPK mendapat pensiun?

PP No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK mengatur bahwa PPPK tidak mendapat pensiun.
Pemerintah daerah dapat memfasilitasi PPPK untuk mengiur untuk Jaminan Hari Tua.

3. Berapa lama jangka waktu menjadi PPPK?

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK ditentukan oleh PPK dan diatur dalam PermenPANRB no. 70 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan ASN.
Kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya.
PPK memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP.

4. Apakah pemerintah daerah dapat merotasi/mutasi guru PPPK?

Rotasi/mutasi PPPK termasuk kewenangan PPK.

5. Bagaimana dengan K2 formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta? Apakah dapat mengikuti seleksi PPPK?

Kebijakan K2 formasi 2005-2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat.
Jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi PPPK.

6. Bagaimana dengan guru PPPK yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP?

Bagi guru PPPK yang telah lulus seleksi tahun 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi.
Formasi disetujui oleh KemenPAN.
Pemerintah daerah melakukan pemberkasan.
Pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru PPPK.
Pemerintah daerah mengajukan NIP.
Pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja, dan mengangkat sebagai guru PPPK.

7. Apakah guru PPPK masih bisa mengikuti seleksi CPNS?

Bisa asal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan (termasuk umur di bawah 35 tahun). Untuk diangkat menjadi PNS, maka tidak boleh berstatus sebagai PPPK.

8. Apakah guru PPPK bisa mendapatkan sertifikasi?

Bisa.

9. Bagaimana jenjang karir guru PPPK?

Pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru PPPK di berbagai jenjang.Namun untuk pindah posisi, perlu mengikuti seleksi.

10. Bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan PPPK?

Pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah.

11. Bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik?

Bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar di Dapodik maka tidak dapat mengikuti seleksi guru PPPK tahun 2021. Guru-guru tersebut disarankan segera berkoordinasi dengan sekolah dan Pemerintah Daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi guru PPPK tahun 2022.

12. Bagaimana dengan guru yang belum memiliki S1/D4?

Sesuai UU Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus memiliki kualifikasi S1/D4. Bagi guru honorer yang belum memiliki kualifikasi S1/D4, disarankan untuk segera melakukan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Latar belakang S1/D4 harus linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November-Desember 2020, setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1/D4 di situs Info GTK: info.gtk.kemdikbud.go.id

13. Apakah tenaga kependidikan dapat mengikuti seleksi guru PPPK?

Tenaga kependidikan tidak dapat mengikuti seleksi guru PPPK.

14. Mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar menjadi guru PPPK di sekolah negeri?

Tujuan utama pembukaan seleksi guru PPPK adalah untuk memenuhi kebutuhan guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak.
Secara hubungan kerja, tidak jauh berbeda antara menjadi guru PPPK dengan menjadi guru kontrak di sekolah swasta. Misalnya, jangka waktu kontrak kerja guru PPPK minimal satu tahun. Maka jika seorang

Sumber: [Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Diskusi Dengan Pemerintah Daerah Mengenai Seleksi Guru PPPK Tahun 2021, Jakarta, 30 November 2020]